Peraturan Daerah | Dicabut
Meniadakan Pembekuan Dewan Kalurahan dan Madjlis Permusjawaratan Desa dalam Daerah Istimewa Jogjakarta Dicabut oleh :
Keputusan Gubernur | Berlaku
Keanggotaan Panitya Persiapan Pengembalian Perusahaan Asing Sedaerah.
Peraturan Daerah | Berlaku
Surat Keterangan Djual Beli Hewan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
Cap Kulit Hewan Yang Dipotong Berbentuk Letter P
Peraturan Pemerintah | Berlaku
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 Tentang Berlakunja Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 Dan 11 Tahun 1950
Undang-Undang | Berlaku
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan
Memindahkan Kalurahan Minomartani Dari Kapanewon Ngemplak Dalam Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta
Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Untuk Tahun 1950 Dan Potongan Pajak Dicabut oleh :
Pencabutan Tentang Peraturan Lalu Lintas Lapangan Terbang Maguwo Dicabut oleh :
Tanah Lungguh Bagi Pamong Kalurahan Dan Pembantunya Serta Para Kepala Dukuh Dalam DIY
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
Tarip Pajak Kendaraan Tidak Bermotor Dicabut oleh :
Pencabutan Yogyakarta Koti Zimokyoku Rei Tgl. 29-4-2063 No. 3 Tentang Hal Idzin Istimewa Guna Memindahkan Ketangan Orang Lain Harta Benda Yang Tidak Bergerak Di DIY
Rijksblad | Berlaku, Diubah
Layang Undhang-Undhang (Riksblad) Kadipaten Paku Alaman 1918 Angka 18 Bab Wewenang Bumi Bab Maringake Wewenang Panggadhuhe Bumi Sarta Wewenang Panganggo Bumi Diubah oleh :
Layang Undhang-Undhang (Rijksblad) Kasultanan Tahun 1918 Angka 16 Bab Wewenang Bumi Bab Maringake Wewenang Panggadhuhe Bumi Sarta Wewenang Panganggo Bumi Diubah oleh :
