Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun Anggaran 2023 ...
SelengkapnyaPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yo ...
SelengkapnyaKomplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon : (0274) 562811 Faksimile : (0274) 555459 Email : birohukum@jogjaprov.go.id ...
SelengkapnyaSumber : Pergub DIY No. 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Sumber : Pergub DIY No. 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi JDIH di DIY ...
SelengkapnyaMaksud : Memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH. Tujuan : Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya; Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengk ...
SelengkapnyaTugas Melaksanakan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang hukum. Fungsi Penyusunan program kerja Biro; Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, bantuan hukum, da ...
SelengkapnyaVisi Dan Misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 - 2027 Visi Terwujudnya pancamulia masyarakat jogja melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan,serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informas ...
Selengkapnya6 Garis Menggambarkan 6 aspek dari JDIH Garis paling besar adalah organisasi Lalu diikuti oleh aspek SDM, Koleksi Dokumen Hukum, Teknis Pengelolaan, Sarana Prasarana dan Pemanfaatan TIK Dibuat Melingkar seperti bola dunia untuk menggambarkan wadah dan jarin ...
SelengkapnyaBerikut Pemaparan Terkait Sejarah Awal Mula Berdirinya JDIHN Di Republik Indonesia Ide membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), secara historis melekat erat dengan pembangunan hukum nasional dalam upaya mewujudkan supremasi hukum. Dikatakan demikian karena embrio pembe ...
SelengkapnyaBahwa Nomenklatur Biro Hukum Setda DIY pada awalnya berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1960 tanggal 15 November 1960, yang merujuk pada penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 yang sudah diubah dan disempurnakan dan ditambah dengan UU nomor 6 Tahun 1958 jo. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun ...
SelengkapnyaBIRO HUKUM SETDA DIY Alamat : Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telp : (0274) 555459 Fax : (0274) 555459 Email : birohukum@jogjaprov.go.id Web : ...
SelengkapnyaPj. Manajer Umum : Paryanto, SP Manajer SDM & SPI : Nunik Zubaeni, SE Koordinator Adm & Pemb : Eka Yulianti, SE Staff Adm & Pembukuan : Ruliyanti Fadlik : Ningrum Setyowati Koordinator Pema ...
SelengkapnyaNAMA JABATAN NO. HP Cahyaningsih, S.Sos., MM. Kepala Bagian Dokumentasi Hukum 0812 2982 433 Suhasto Nugroho, S.H. Sub Koordinator Penyebarluasan Dan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum 0812 2748 276 Hapsoro Pengad ...
SelengkapnyaKepedulian 22 terhadap dhuafa dan kegelisahan terhadap kondisi yang sering dimanfaatkan oleh tengkulak/rente dan pemodal dengan jalan tidak wajar, serta keinginan yang kuat untuk menegakkan dan menebarkan ekonomi syariah di tengah masyarakat, menginspirasi berdirinya BMT Subulussalam. Sejak 2 ...
Selengkapnya
